Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Hibah
Berdasarkan Putusan Pengadilan terhadap ganti kerugian atas dasar perjanjian
antara pihak pembeli dengan pihak yang berhak atas objek jual beli yang telah
disepakati bersama.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu
penelitian hukum Yuridis Normatif dengan mempergunakan bahan hukum primer,
sekunder dan tersier.
Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penulisan ini dapat diberikan
kesimpulan dan saran bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Agung dalam
Peninjauan Kembali (PK) terhadap perbuatan hukum jual beli tanah hibah yang
dilakukan oleh para Termohon Kasasi (Tergugat dan Turut Tergugat Asal) dalam
hal ini pihak penjual dan pihak pembeli yang intinya mengabulkan permohonan
Pemohon PK dimaksud yaitu pemilik objek tanah hibah yang sebenarnya
(Penggugat Asal), Maka atas dasar itu pihak yang dimenangkan yaitu pemilik
tanah hibah yang sah dengan pihak pembeli tanah melakukan kesepakatan atau
perjanjian berdasarkan dibawah tangan yang menurut penulis telah berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan yang intinya adalah bahwa pembeli akan
melakukan Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Pemilik Tanah Hibah sesuai
dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, tetapi dalam kenyataanya realisasi
dari perjanjian tersebut tidak terlaksana hal ini berarti pembeli telah melakukan
wanprestasi atau ingkar janji. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, maka bentuk
upaya penyelesaikan wanprestasi atas perjanjian ganti kerugian terhadap jual beli
obejek Tanah Hibah kepada pemilik tanah yang sah berdasarkan putusan
Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan dengan dua
cara yaitu melalui jalur Non Litigasi dan Litigasi. Agar permasalahan seperti ini
tidak terulang lagi, maka bagi setiap orang atau masyarakat yang ingin melakukan
perbuatan hukum jual beli atas tanah sebaiknya menelusuri asal muasal atau
riwayat dari pada kepemilikan objek tanah yang akan diperjualbelikan secara
benar kepada pemilik tanah yang sebenarnya pula.