Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam Kegiatan Pengangkutan Udara, Penumpang Disabilitas berhak
mendapatkan pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sesuai yang ditetapkan
pada regulasi maupun peraturan-peraturan terkait penerbangan, namun masih ada
penumpang disabilitas yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai yang diatur pada
regulasi maupun peraturan-peraturan terkait penerbangan tersebut
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan
mengkaji tentang asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundangundangan
terkait.
Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa maskapai
penerbangan sebagai badan usaha atau badan hukum dapat dimintai
pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab
dari maskapai penerbangan adalah mengganti kerugian yang diderita penyandang
disabilitas atas pelayanan maskapai penerbangan yang tidak sesuai dengan standar
pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah melalui
regulasi maupun peraturan-peraturan terkait penerbangan.