Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Nusa Ina Group dengan modus bahwa akan membuka perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan perusakan terhadap lingkungan hidup pada masyarakat Seram Utara. PT. Nusa Ina Group tersebut, sudah beroperasi dari Tahun 2006 sampai sekarang melakukan penebangan hutan untuk mengumpulkan kayu gelondongan ratusan ribu kubik akibatnya, masyarakat sekitar terkena dampak secara langsung. Masyarakat pun tidak tinggal diam mereka mulai melakukan upaya demo atau aksi penolakan terhadap PT. Nusa Ina Group untuk menghentikan oprasinya dengan penutupan jalan dan demo ke gedung DPRD Maluku Tengah karena menurut masyarakat, PT. Nusa Ina Group dengan aksi penebangan liar dan perusakan hutan ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Sampai saat ini PT. Nusa Ina Group belum memberikan respons yang baik kepada warga di Seram Utara. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum dari perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Seram Utara digunakan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, maka terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup dapat dikualifikasi pemenuhan unsur-unsur antara lain: (a) telah melakukan perbuatan melawan hukum; (b) mengakibatkan adanya perusakan lingkungan; (c) menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan; dan (d) terdapat penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya untuk dapat dipenuhinya tuntutan ganti kerugian menurut Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur-unsur onrechtmatige daad atau perbuatan melawan hukum, yang meliputi: (a) perbuatan itu melawan hukum; (b) perbuatan tersebut berdasarkan kesalahan; (c) akibat perbutan tersebut timbul kerugian; dan (d) terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Pasal 1365 KUHPerdata ini memang bersifat melindungi hak-hak seseorang, karena kerugian yang dialaminya akibat perbuatan orang lain yang menimbulkan kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum berdasarkan kesalahan yang tampak dari kasus ini adalah: (a) adanya perbuatan penambangan yang dilakukan tanpa ijin, baik dari masyarakat pemilih hak ulayat maupun Pemerintah Daerah setempat, sehingga dipandang perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, karena bertentangan dengan hak-hak masyarakat, dan (b) perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut, dilakukan dengan kesalahan, karena mereka memang mengetahui akibat dari perbuatan menambang merugikan pihak lain.