Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pendudukan Pemerintah Hindia Belanda sebagai penjajah di Bumi Nusantara memberikan dampak kerugian bagi masyarakat pribumi dengan membawa aturan perundang-undangannya sendiri telah berdampak dualisme hukum yang diterapkan di Indonesia. Asas Domeinverklaring yang dibawa oleh pemerintah Belanda diterapkan pada setiap daerah jajahan, demi mengakomodir tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan oleh pihak lain untuk diberikan kepada Pihak Swasta dengan Pemberian Hak Erfpacht. Hak Erfpacht sendiri juga terdapat pada wilayah petuanan/wilayah ulayat negeri adat. Seperti halnya Hak Erfpacht No. 2 yang terletak di Petuanan negeri Halong.
Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis/sejarah (historical approach) serta dengan menpelajari Sumber Bahan Hukum primer, sekunder dan tersier kemudian pengumpulan bahan hukum dilanjutkan dengan analisa bahan hukum.
Hak Erfpacht No. 2 telah dikonversi menjadi HGU No. 5 dan tidak diperpanjang lagi, serta tanah tersebut berdasarkan KEPPRES No. 32 Tahun 1979 tentang “Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat” telah ditegaskan menjadi Tanah Negara. Dengan demikian tanah tersebut tidak dapat dirubah statusnya menjadi tanah adat. Disisi lain masyarakat adat negeri Halong mengklaim bahwa tanah tersebut harus kembali pada kepada Petuanan Negeri Halong setelah berakhirnya masa sewa.