Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pelaksanaan Maano sebagai lembaga bagi hasil di Negeri Rutong dikaitkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan perundang-undangan ini telah jelas mengatur menyangkut perjanjian bagi hasil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, namun didalam masyarakat adat perjanjian bagi hasil masih mempergunakan sistim kerja sama yang dikenal dalam istila Maano, dimana kerja sama yang dilakukan dengan persetujuan antara kedua belah pihak tampa adanya akta tertulis yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dualisme Hukum dalam Perjanjian Bagi Hasil dimana satu pihak bersandar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang merupakan produk Hukum Nasional Tentang Perjanjian Bagi Hasil dan pada pihak lain bersandar pada hukum adat yaitu Maano. Penelitian ini mengunakan jenis penilitian Yuridis Normatif dan tipe penilitian yang digunakan ialah metode deskritif dengan sumber bahan hukum, adalah bahan hukum primer dan sekunder. Selain itu analisis bahan hukum dalam penilitian ini ialah analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya Maano di Negeri Rutong didasarkan pada sistim adat atau tradisi yang berlaku yakni perjanjian bagi hasil didasarkan pada kesepakatan bersama dan atas dasar saling percaya dan tidak dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 menjelaskan bahwa semua perjanjian bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak atau kepala yang setingkan dan dituangkan dalam sebuah surat atau akta tertulis. Berarti tradisi atau budaya maano tidak relavan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Dengan demikian terjadi dualisme hukum yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil.