Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Ketika dalam melakukan pemasangan indovision atau top televisi prabayar sering terjadi pelanggaran hak-hak konsumen dimana proses pemasangannnya terlambat dan tidak memberikan kenyamanan terhadap konsumen. Pelanggaran terhadap hak konsumen disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor sikap pelaku usaha yang sering memandang konsumen sebagai pihak yang mudah diekploitasi dan dipengaruhi untuk menggunakan segala bentuk barang/jasa yang ditawarkan. Hal ini ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat sebagai konsumen terhadap hak-haknya dan ketika konsumen sadar telah dirugikan justru tidak mengerti bagaimana tata cara atau prosedur pengaduan dan penuntutan atas haknya yang dilanggar. Maka permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah “Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Layanan Televisi Prabayar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan disertai pembahasan guna menjawab permasalahan yang diangkat.
Berdasarkan hasil penelitian, hak-hak dari pada konsumen masih sering dilanggar dan/atau diabaikan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha diharapkan agar bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia jasa layanan televisi prabayar sehingga konsumen pengguna jasa tersebut tidak merasa dirugikan. Karena dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 telah menjelaskan mengenai hak-hak konsumen salah satunya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan Pasal 7 angka 1 dan 6 juga telah menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha.