Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Negeri Suli yang berada dikawasan Maluku Tengah sebagai salah satu Negeri
Adat memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang berbeda, bahwa selama masa
pemerintahan Raja pertama sampai dengan Raja terkahir yang pernah menjadi Kepala
Pemerintahan Negeri yang kemudian dikukuhkan secara adat adalah mereka yang
berasal dari soa bukan dari mata rumah parentah.
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri yang
tidak mengakomodir soa sebagai pemegang hak dalam menghadirkan kepala
pemerintahan dalam suatu negeri adat, menimbulkan polemik di tengah-tengah
masyarakat. Hal ini menyebabkan Saniri Negeri dan Penjabat Kepala Pemerintahan
kesulitan dalam proses menghadirkan Kepala Pemerintahan atau Raja Definitif.
Menelaah masalah ini dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian
Yuridis Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual.
Hasil dan penelitian menunjukan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten
Maluku tengah terhadap proses Pemilihan Raja Definitif Negeri Suli dalam hal ini
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 haruslah direvisi
agar soa dapat menjadi salah satu pemegang hak untuk menghadirkan calon Kepala
Pemerintahan sesuai dengan keadaan di negeri-negeri adat yang ada di Kabupaten
Maluku tengah.