Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Peran Pemerintah menjadi salah satu kunci penting dalam banyak hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Masalah hak tenaga kerja yang sering disepelekan oleh pemberi kerja, seperti masalah upah, bekerja berdasarkan keahlian, mengembangkan kreasi, perlindungan hukum, serta mendirikan atau turut menjadi anggota Perserikatan Buruh, menjadi tanggung jawab yang membutuhkan pengawasan intensif dari pemerintah. Lemahnya pengawasan pemerintah, akan sangat berpengaruh terhadap produktifitas buruh dan tentunya mempengaruhi perusahan dan pada akhirnya berdampak pada perkembangan perekonomian yang tidak stabil.

Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah pendektan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari bahan kepustakaan atau studi pustakaan. Tipe penelitian ini adalah deskritif analitis dan pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Dalam kasus keempat tenaga outsourcing PT. PKSS telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT. BRI KCP Rumahtiga. Meskipun sudah ada solusi sebagai bentuk kesepakatan atas mediasi yang dilakukan pihak Nakertrans, namun kewajiban Perusahaan PKSS yang harus dilakukan terhadap keempat pekerja tersebut masih belum dilakukan. Ironisnya menurut pihak PT. PKSS bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya terhadap pekerja yang telah memasuki masa PHK, sementara pihak pekerja mengakui bahwa sampai saat ini, haknya belum dibayarkan sepenuhnya oleh PT. PKSS