Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Rifandri Bayau - Nama Orang;

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai bentuk pengawasan Pemerintah secara preventif belum berjalan maksimal. Upaya pencegahan dalam bentuk sosilasasi maupun pemberian tanda larangan dan sebagainya yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan strategi yang dilakukan oleh Pemeritah untuk menghindari tindakan tersebut. Selain itu, penegakan hukum administrasi sebagai bentuk pengawasan secara represif belum diterapkan secara efektif sehingga masih memberi ruang bagi peroko untuk tetap dapat merokok di kawasan tanpa rokok tanpa adanya sanksi hukum yang mengikat bagi si Perokok. Penelitian ini menggunakan metode jenis Yuridis Normatif, dengan melakukan kajian terhadap perundang-undangan dan konseptual-konsep yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Sedangkan tipe penelitian ini adalah deskriftif analiitis. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Maluku bertujuan untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Namun pada kenyataannya penerapan PERDA yang masih belum optimal, yakni penerapan sanksi terhadap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok yang masih sebatas pembinaan, dan belum ada sanksi hukum yang memberikan efek jera bagi orang yang merokok pada kawasan tanpa rokok. Dengan demikian, perlu pembentukan Peraturan Gubernur seperti yang diamanatkan dalam ayat (3) PERDA ini, sebagai aturan pelaksana dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang didukung dengan pengadaan fasilitas khusus merokok yang berada di tempat kerja dan tempat umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (1 CD Skripsi Pemerintahan) SH.323 BAY p
SH.323 BAY p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.323 BAY p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.323
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Penegakan Hukum Administrasi
Perda KTR
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Abstrak
  • Cover
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?