Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sebagai bentuk pengawasan Pemerintah secara preventif belum berjalan maksimal. Upaya pencegahan dalam bentuk sosilasasi maupun pemberian tanda larangan dan sebagainya yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), merupakan strategi yang dilakukan oleh Pemeritah untuk menghindari tindakan tersebut. Selain itu, penegakan hukum administrasi sebagai bentuk pengawasan secara represif belum diterapkan secara efektif sehingga masih memberi ruang bagi peroko untuk tetap dapat merokok di kawasan tanpa rokok tanpa adanya sanksi hukum yang mengikat bagi si Perokok. Penelitian ini menggunakan metode jenis Yuridis Normatif, dengan melakukan kajian terhadap perundang-undangan dan konseptual-konsep yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Sedangkan tipe penelitian ini adalah deskriftif analiitis. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Maluku bertujuan untuk menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Namun pada kenyataannya penerapan PERDA yang masih belum optimal, yakni penerapan sanksi terhadap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok yang masih sebatas pembinaan, dan belum ada sanksi hukum yang memberikan efek jera bagi orang yang merokok pada kawasan tanpa rokok. Dengan demikian, perlu pembentukan Peraturan Gubernur seperti yang diamanatkan dalam ayat (3) PERDA ini, sebagai aturan pelaksana dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok yang didukung dengan pengadaan fasilitas khusus merokok yang berada di tempat kerja dan tempat umum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan daerah.