Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pembangunan desa di Indonesia didasarkan pada hukum dimana menjamin setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sebagai pelaksana teknis dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamantkan bawah “Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa” akan tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wayame, tidak pernah melibatkan masyarakat sehingga banyak sekali terjadi masalah dalam pembangunan di Desa Wayame, sehingga bagaimana tanggung jawab pemerintah desa dalam menanggulangi permasalahan pembangunan di desa wayame? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahanhukumyang digunakan yaitu bahanhukum primer danbahanhukumsekunder. Teknik pengumpulanbahanhukum melalui studi pustaka dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah desa dalam menanggulangi permasalahan pembangunan di desa wayame dilakukan dengan cara mendorong partisipasi masyarakat desa wayame untuk turut terlibat dalam pembanguanan desa wayame dari tahap perencanaan sampai pada tahan pelaksanaan sehingga masyarakat ikut menyampaikan ide dan gagasan dengan demikian diharapkan pembangunan desa wayame dilakukan tepat sasaran dengan demkian di harapkan berdampak positif bagi pembangunan masyarat akan tetapi tanggung jawab pemerintah desa yang dilakukan oleh Kepala Desa belumlah maksimal dilakukan sehingga belum efektif dalam pembangunan masyarakat di Desa Wayame. Tentunya hal tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah Desa Wayame dan Masyarakat Desa Wayame dalam hal partisipasi pembangunan Desa yang berdampak positif bagi pembangunan desa itu sendiri. Partisipasi pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat juga merupakan bentuk dari pengawasan yang dilakukan pada semua tahapan pembangunan sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan atau pelanggaran atas pelaksanaan pembangunan Desa Wayame.