SKRIPSI HTN/HAN

Kekuatan Peraturan Negeri Suli Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Negeri Suli Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

---

Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri (Raja) dalam Hukum Adat di Maluku hampir semua berasal dari garis keturunan Raja. Tradisi ini dimulai dari zaman kolonial Belanda, bahkan mungkin di jaman-jaman sebelumnya. Sistem keturunan tersebut berlanjut walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dikeluarkan. Sekarang ini dalam pemilihan kepala pemerintah negeri, masyarakat umumnya masih mendukung calon dari keturunan keluarga Raja. Fenomena ini adalah karena factor tradisi dan adat yang masih cukup dihormati oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana penetapan matarumah parentah di Negeri Suli Hasil dan pembahasan menunjukan bahwa tindakan pemerintahan dalam bentuk Peraturan Negeri Suli Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Negeri Suli Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah tidak dapat dilaksanakan karena keraguan-raguan yang menimbulkan masalah hukum yang bekaitan dengan tatanan adat Negeri Suli itu sendiri, dan akan dilaksanakan setelah adanya penemuan terhadap garis lurus keturunan mata rumah parentah di Negeri Suli dan Peraturan Negeri Suli Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Negeri Suli Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tidak efektif untuk dilaksanakan karena akan mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan adat di Negeri Suli.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.318 WAT k

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.318

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kekuatan Hukum
Peraturan Negeri

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar