SKRIPSI HTN/HAN

Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota Ambon Dalam Memberikan Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pencemaran Lingkungan

---

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa konsekuensi bahwa
pejabat pengawas lingkungan hidup daerah adalah wajib melakukan pengawasan
terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan
dampak lingkungan hidup. UU tersebut juga berbicara perihal Penegakan hukum
yang dapat bersifat preventif. Pengawasan merupakan faktor krusial dalam penegakan
hukum lingkungan harusnya lebih diperhatikan lagi agar resiko pencemaran terhadap
lingkungan hidup tidak berdampak yang besar terhadap lingkungan sebab realita
menggambarkan seolah-olah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat
kurang untuk diperhatikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (Statute approach)
dan kemudian dianalisis secara kualitatif terhadap bahan hukum.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.315 ROS k

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.315

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pencemaran Lingkungan
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Penegakan Hukum Administrasi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar