Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengakui hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat terutama dibidang pemerintahan desa adat. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa adat harus berdasarkan susunan asli serta hak asal-usul desa adat. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-387 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Saniri Negeri Assiluluyang berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penetapan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri menimbulkan kerugian karena norma yang melekat pada peraturan tersebut, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103 ayat (a) yakni “Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli” Metode penilitian yang digunakan adalah penilitian yuridis normatif, tipe penilitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hak asal-usul masyarakat hukum adat bahwa Saniri Negeri dalam pasal Pasal 103 Undang-Undang Desa pihak Pemerintah Daerah perlu untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas dalam pelaksanaan pelantikan/peresmian Saniri Negeri. Dalam hal ini pemerintah Daerah Maluku Tengah harus mengeluarkan Peraturan Daerah terbaru tentang Saniri Negeri.