SKRIPSI HTN/HAN

Kedudukan Saniri Negeri Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

---

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengakui hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat terutama dibidang pemerintahan desa adat. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan desa adat harus berdasarkan susunan asli serta hak asal-usul desa adat. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 147-387 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Saniri Negeri Assiluluyang berdasar kepada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penetapan Saniri Negeri Atau Badan Permusyawaratan Negeri menimbulkan kerugian karena norma yang melekat pada peraturan tersebut, dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 103 ayat (a) yakni “Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli” Metode penilitian yang digunakan adalah penilitian yuridis normatif, tipe penilitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hak asal-usul masyarakat hukum adat bahwa Saniri Negeri dalam pasal Pasal 103 Undang-Undang Desa pihak Pemerintah Daerah perlu untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas dalam pelaksanaan pelantikan/peresmian Saniri Negeri. Dalam hal ini pemerintah Daerah Maluku Tengah harus mengeluarkan Peraturan Daerah terbaru tentang Saniri Negeri.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.313 NAM k

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.313

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Kedudukan Saniri Negeri
Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar