SKRIPSI HTN/HAN

Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Secara Enceran

---

Penulisan ini terkait dengan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam melakukan Pengawasan
terhadap penjualan BBM yang dilakukan secara eceran di pinggiran Jalan.
Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewenangan daerah dalam
penyelenggaraan pengawasan terhadap penjualan bahan bakar minyak secara eceran.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian juridis normatif, dengan pendekatan
konseptual dan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa wewenang Daerah dalam melakukan pengawasan
terhadap penjualan BBM secara eceran harus berdasarkan kerja sama dengan Badan Pengatur
yang adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap
penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
Akan tetapi jika belum ada dasar hukum kerjasama tersebut, maka pemerintah daerah dapat
menggunakan mekanisme pengawasan melalui Perda ketertiban umum, yang terkait dengan
tertib penggunaan jalan raya, yaitu dilarang berjualan di pinggiran jalan, atau tertib usaha, yaitu
kewajiban wajib memiliki izin tempat usaha dan/atau izin usaha sesuai dengan jenis
usaha/kegiatannya.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.312 WAE w

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.312

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pengawasan
Wewenang
Penjualan BBM secara Eceran

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar