Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia DiIndonesia(Kajian Terhadap Pasal 59 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan)

Detail Cantuman

SKRIPSI HTN/HAN

PenulisaniniterkaitdenganEksistensiOrganisasiKemasyarakatandalam proses
PenegakanHukum diIndonesia.Ormasmemilikifungsidanperansebagaisosial
kontroldalam pembangunanNasional,dimanasosialkontroldimaksudmerupakan
suatuusahapencegahanterhadapnilaidanmoralsosial,
HasilPenelitianmenunjukandalam kenyataanyaterdapatormasyangmelakukan
tindakandiluarfungsidanperannya,bahkansalahsatunyaormasmelakukankegiatan
penegakanhukum yangdimanadalam Pasal59Ayat(3)HurufdUndang-Undang
Nomor16Tahun2017menyebutkanbahwaormasdilarangmelakukankegiatanyang
mamenjaditugasdanwewenangdaripenegakhukum,kegiatanpenegakanhukum yang
dilakukanormaspunmenimbulkandampaknegativesehinggatimbulkeresahan
ditengahmasyarakatsalahsatunyatindakanmainhakim sendiriyangdilakukanormas
bukanlahtugasbahkanfungsidanwewenangsebagaiorganisasikemasyarakatan.
Penelitianinimenggunakanjenispenelitianyuridisnormative,denganmengkaji
ketentuan-ketentuanhukum positifdalam haliniperaturanperundangundangan

Ketersediaan

SH.308 MOR e1 SH.308 MOR e Perpus. Fak. Hukum (1 CD Skripsi Pemerintahan) Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri	-
No. Panggil	SH.308 MOR e
Penerbit	Fakultas Hukum Unpatti : Ambon., 2018
Deskripsi Fisik	-
Bahasa	Indonesia
ISBN/ISSN	-
Klasifikasi	SH.308
Tipe Isi	text

Tipe Media	-
Tipe Pembawa	-
Edisi	-
Subyek	Penegakan Hukum Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan
Info Detil Spesifik	-
Pernyataan Tanggungjawab	-

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Informasi

DETAIL CANTUMAN

Kembali ke sebelumnya XML Detail Cite this