Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Pengisian Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Berdasarkan Hak Parentah Di Kota Ambon

Roynhard M Tahapary - Nama Orang;

Fakta yang terjadi di daerah Negeri Rumah Tiga adalah orang yang bukan anak adat dari Keturunan Parentah, Mata Rumah Parentah dan/atau Soa Parentah diangkat/dipilih menjadi Raja berdasarkan hasil dari proses yang dilakukan secara pengundian dan fakta yang terjadi juga di daerah Negeri Seilale dimana menurut hukum adat yang berlaku Mata Rumah Lopies Seilana Pattinai adalah yang merupakan garis keturunan lurus Mata Rumah Parentah di Negeri Seilale, sedangkan Mata Rumah Kailola yang menurut hukum adat yang berlaku sebagai Mata Rumah Kapitan di Negeri Seilale bukan sebagai Mata Rumah Parentah, sehingga pengajuan bakal calon Raja yang diajukan dari Mata Rumah Parentah sebagai bakal calon Raja pada saat pemilihan nanti tidak sah, karena Raja diutamakan dari anak Negeri atau anak Adat dari Mata Rumah dalam Soa Parentah.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hak parenta sebagai Kepala Pemerintah Negeri di Kota Ambon. Selain itu juga untuk menganalisis prosedur pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri di Kota Ambon. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif.
Hasil dari penelitian ini, bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota sebagai pejabat yang berwewenang untuk melantik Raja yang bukan dari hak parenta terdapat maladministrasi. Pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri tanpa melalui prosedur yang berlaku tidak dapat dilantik oleh Walikota, jadi Kepala Pemerintah Negeri terpilih lebih dahulu dikukuhkan secara adat menurut adat istiadat dan hukum adat setempat, barulah berdasarkan hal itu Walikota berhak melantik Kepala Pemerintah Negeri terpilih.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (1 CD Skripsi Pemerintahan) SH.307 TAH p
SH.307 TAH p1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.307 TAH p
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.307
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Kepala Pemerintah Negeri
Hak Parentah
Prosedur Pengisian Jabatan Kepala Pemerintah Neger
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Cover
  • Abstrak
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?