Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pelaksanaan sewa BMN merupakan pemanfaatan oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai yang akan dapat menambah Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP). Mengingat bahwa utilitas kekayaan negara adalah optimalisasi
pendayagunaan kekayaan negara melalui pemanfaatan sewa BMN, untuk itu Pengelolaan
Aset Negara secara umum pada Kementerian Keuangan memiliki fungsi yang sangat strategis
dan vital, tentu tidak dapat diabaikan begitu saja.
Sewa Barang Milik Negara (BMN) dalam meningkatkan penerimaan Negara terhadap
satuan kerja belum optimal, terbukti dengan subjek pelaksana sewa yang masih kurang dan
satuan kerja juga belum benar-benar memahami dengan baik dalam menerapkan peraturan
Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 Tahun 2016 terhadap aset BN yang digunakan
pada satuan-satuan kerja daerah
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan
(Statute Approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dan bersifat
deskritif analisis, yaitu menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan hasil yang didapat
atau diperoleh untuk menjawab permasalahan yang diangkat.
Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN harus
selalu intens disosialisasikan dari pihak Pengelola kepada pihak pengguna, pengguna juga
perlu memperhatikan database terkait pencatatan BMN pada aplikasi, perlakuan terhadap
BMN yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa bisa selalu dimonitor oleh Pengguna maupun
Pengelola agar data terkait pengelolaan BMN selalu terukur dengan data yang akuntabel.