Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sengketa hak atas tanah di atas timbul karena penyerobotan tanah yang dijadikan dasar gugatan ke pengadilan, yakni sengketa batas tanah. Gugatan yang berupa tuntutan hak atas suatu tanah bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah Eighentrichting. Seperti yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengah antara masyarakat Negeri Adat Sawai dan masyarakat Negeri Wahai guna mencari penyelesaian persengketaan tersebut.Hal yang menjadi Permasalahan adalah berdasarkan putusan nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Msh, yang memenangkan negeri Wahai sebagi pemilik tanah hanya berdasarkan kepada perjanjian pelepasan antara penggugat (Wahai) dan tergugat (Sawai) dengan PT. Wahana Lestari Investama padahal jika dilihat dari hak asal usul Wahai tidak memiliki syarat sebagai Negeri Adat
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah yang ditepati dengan bersifat analisa kualitatif
Berdasarkan hasil penelitian pada putusan nomor: 01/Pdt.G/2014/PN.Msh, yang memenangkan Negeri Wahai sebagai pemilik tanah hanya berdasarkan kepada perjanjian pelepasan antara penggugat (Wahai) dan tergugat (Sawai) dengan WAHANA LESTARI INVESTAMA. padahal jika dilihat dari putusan hakim seharusnya dilakukan peninjauan kembali terkait putusan tersebut dikarenakan, dilihat dari sejarah hak asal usul kepemilikan atas tanah tersebut merupakan tanah milik sawai yang merupakan negeri adat yang memberi tanah pada kaum pendatang yakni negeri wahai sesuai asal usul sejarah.