Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penerapan undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil
perikanan khususnya di kabupaten maluku tengah belum optimal sehingga penulis
melakukan penelitian pertama, untuk mengetahui bagaimana bentuk perjanjian
bagi hasil di kabupaten maluku tengah. Kedua untuk mengetahui kendala-kendala
yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan. Ketiga,
mengetahui perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional/penggarap di
kabupaten maluku tengah.
Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari bahan hukum
primer dan bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama dalam perjanjian bagi hasil
perikanan yang diterapkan di kabupaten maluku tengah khususnya di tulehu
kecamatan salahutu masih menggunakan kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama
meskipun tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang
bagi hasil perikanan pada pasal 3 ayat 1 (b. Jika dipergunakan kapal motor,
minimum 40% dari hasil bersih untuk nelayan penggarap/tradisional), namun
dalam pembagian bagi hasil yang disepakati secara turun temurun, pemilik kapal
memperoleh 65% dan nelayan penggarap/tradisional memperoleh 35% dari hasilhasil
bersih dan mereka tidak menanggung baik apapun selain memelihara kapal
dan perlengkapan lain yang ada dalam kapal.
Kedua, dalam hal kendala perjanjian bagi hasil perikanan penerapan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 oleh pemerintah tidak maksimal dalam
hal sosialisasi, perlindungan hukum terhadap nelayan penggarap/tradisional
kurang diperhatikan oleh aparat terkait.