Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Masyarakat hukum adat dalam hukum positif Indonesia mendapat pengakuan, serta
penghormatan terhadap hak-haknya. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat desa Letwurung
(saat ini) adalah orang Asing (Pendatang) yang mendapatkan tanah ulayat sebagai lahan
perkebunan dari masyarakat Adat Antai Desa Kokwari, namun dalam kenyataannya banyak
terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dari masyarakat hukum adat tersebut dengan perampasan
terhadap lahan milik masyarakat adat, terkait dengan batas wilayah antar desa/negeri, klaim
kepemilikan ulayat antara kedua Desa dimaksud, dari tahun 1967, 1980,an sampai saat ini
namun bentuk penyelesainya belum terrealisasi secar baik dan benar.
Tipe penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pedekatan kepustakaan serta
pendekatan kuantitati untuk mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterprestasikan
serta membuat kesimpulan dan memberi saran.bahwa : permasalahan dan pembahasan, maka
dapat memberikan kesimpulan bahwa: Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat/ petuanan
diwarnai oleh faktor sejarah dan ekonomi, sehingga penanganan dan penyelesaiannyapun harus
mempertimbangkan faktor-faktor tersebut oleh karena itu hendaknya penyelesanyanya juga
dapat dilakukan secara holistik bukan parsial, yang melibatkan pihak-pihak/institusi terkait dan
masyarakat kedua desa tersebut berdasarkan hukum negara dan musyawarah diluar pengadilan
atau (Non Litigasi) dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum adat.
Dengan demikian diharapkan dapat dilakukan dengan jalan non litigasi yaitu dengan
melalui jalur mediasi agar mendapatkan titik temu yang tidak merugikan kedua belak pihak
yang bersengketa dan apabilah bentuk penyelesaian tersebut tidak dapat terselesaikan, maka
penyelesaian terakhir dapat di tempu melalui pengadilan atau Litigasi.