Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris namun pada sisi lain, kemajuan ini juga membawa permasalahan baru. E-commerce sebagai salah satu bentuk perdagangan yang saat ini mengalami perkembangan pesat juga tidak terlepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Dari aspek hukum akan timbul permasalahan mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik dan permasalahan mengenai dapat atau tidaknya suatu kontrak elektronik dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penulisan ini adalah : bagaimana Pengakuan Tanda Tangan Suatu Dokumen Elektronik Pada Pembuktian Hukum Acara Perdata Di Pengadilan? Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengakuan tanda tangan suatu dokumen elektronik pada pembuktian hukum acara perdata di pengadilan, dengan mengunakan metode penelitian yuridis normatif.
Hasil penilitian menunjukan bahwa dokumen elektronik didalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah di atur di dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa informasi elektronik/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Atas dasar itu, maka Pemerintah dalam mengeluarkan suatu Undang-Undang hendaknya memperhatikan satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain sehingga tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Selanjutnya Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertipikasi Elektronik.