Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perbuatan korupsi oleh inisial VS adalah perbuatan yang dapat menyebabkan
kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian suatau nagara terkusunya
keuangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga berantasan dan
pencegahanpun dilakukan secara propersioanal. Untuk menanggulanginya maka
secara kusus diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberentasan Tindak
Pidana Korupsi (UUPTK) sebagaimana perubahan dengan UU No. 20 Tahun 2001
Tentang Revisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta mengenai Penghentian
Penyidikan (SP3) terhadap perbuatan tindak pidana korupsi VS dapat diatur dalam
UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yaitu
dalam Pasal 109 Ayat (2) tentang (SP3) pemberlakuan terhadap ketentuan pasal
tersebut seringkali terjadi persoalan terutama yang berkaitan dengan alasan-alasan
dalam (SP3) sehingga permasalahan yang muncul adalah: Alasan Yuridis Apakah
Sehingga Penyidik Dapat Menghentikan Penyidikan Dalam Suatu Perkara Tindak
Pidana Korupsi.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe
penelitian bersifat diskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulna data melalui studi
kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan
metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa penghentian penyidikan terhadap tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh VS telah berjalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari penyelidikan, penyidikan
yang dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi oleh VS hingga
prapenuntutanpun dilakukan, namun secara analisa yuridisnya ternyata VS dalam
menjalani proses hukum tersebut telah meninggal dunia sehingga menurut Pasal 77
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dapat diberhentikan. Oleh karennya
dapat di tuntut secara perdata untuk mengembalikan keuangan negara oleh pihak
lembaga mana yang dirugikan. Serta dikemudian hari jika ditemukan bukti baru maka
kasus tersebut dapat dibuka kembali.