Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pada hakikatnya bentuk teror yang disebarkan dapat berupa intimidasi dan ancaman,
pembunuhan, penganiayaan, pemboman, peledakan, pembakaran, penculikan, penyanderaan,
pembajakan dan lain sebagainya. Dampak dari bentuk-bentuk teror tersebut sangat beragam,
antara lain timbulnya kepanikan, perasaan takut/terintimidasi, kekhawatiran, kehilangan harta
benda, ketidakpastiaan, bahkan kematian. Setiap peristiwa teror yang terjadi selalu menimbulkan
korban yang pada dasarnya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban
memberikan perlindungan bagi korban yang timbul dari aksi tindak pidana teror dimaksud
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian
bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer
,bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pemgumpulan data melalui studi
pustaka dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa dalam rangka
mewujudkan perlindungan hukum terhadap warga Negara terutama korban tindak pidana teror,
diperlukan peraturan perundang-undangan yang efektif tentang pemberantasan tindak pidana
terorisme, dengan demikian diperlukan komitmen politik,oleh pemerintah dalam kaitanya
dengan peraturan perundang-undangan yang proposional serta proses penegakan hukum yang
baik. Perlu ada penyempurnaan strategi yang difokuskan pada penegakan hukum dan diimbangi
dengan upaya pencegahan dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang komprehensif,
sehingga gerakan terorisme dapat ditekan dengan keras serta akar permasahannyadapat
diselesaikan. Mengomptimalkan mekanisme deradikalisasi secara komprehensif melalui Badan
Nasional Penangulanggan Terorisme (BNPT). Perlu adanya kerja sama yang baik antara
pemerintah daerah dan aparat penegak serta peran pemuka-pemuka agama dalam memberikan
pemahaman tentang arti pentingnya persaudaraan, kerukunan dan toleransi antar sesama dalam
kehidupan berbangsa dan bertanah air. Mengoptimalkan kinerja Lembaga Perlindungan Saksi
Dan Korban (LPSK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.