Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sekarang ini sangat marak terjadi, bukan hanya dipusat, korupsi juga terjadi di daerah-daerah. Seperti kasus korupsi yang terjadi di Ambon, salah satunya yaitu kasus korupsi dana lomba kompetisi siswa yang dilakukan oleh Anthoneta Gaspersz selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dalam kasus ini jaksa menemukan ada pertanggungjawaban fiktif dalam proyek tersebut yang merugikan Negara sebesar Rp. 637.550.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Akibat perbuatannya tersebut, dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor42/Pid.Sus/Tpk/PN.Amb, Gaspersz divonis 1,8tahun, dengan denda Rp. 50 juta, subsider 2 bulan kurungan. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan penulisan adalah Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 42/Pid.Sus/Tpk/PN.Amb?
Metode penelitian menggunakan Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui penelitian kepustakaan. Analisis Bahan Hukum dianalisis dengan manggunakan metode kualitatif
Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait, berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat dakwaan jaksa penuntut umum beserta uraian unsur-unsur pada pasal yang didakwakan sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi perkara korupsi yang notabenenenya merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang juga haruslah memerlukan tindakan yang luar biasa (extra ordinary measures), pada kasus ini dalam vonis hakim terhadap terdakwa Antoneta Gaspersz belum mencerminkan nilai keadilan hukum substantif. Sebab, dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan, penerapan sanksi pidana tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan memberikan prevensi umum terhadap perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia di masa depan.