Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Salah satu masalah yang muncul dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan yakni munculnya pemikiran mengenai benar atau salah berdasarkan pada logika sederhana, seperti tindak pidana umumnya seperti pencurian, pembunuhan, tempat kejadian perkaranya berada diwilayah daratan, namun bagaimanakah olah tempat kejadian perkara di wilayah lauatan khususnya dalam tindak pidana perikanan. Permasalahannya adalah bagaimanakah pengolahan sketsa pengejaran dan penghentian kapal yang melakukan pencurian ikan ditinjau dari taktik dan teknik penyidikan? Jenis penelitian hukum normatif, tipe penelitian diskripstif analitis, sumber bahan hukum dan teknik analisis kualitatif.
Penyidik dalam tindak pidana perikanan adalah Penyidik PNS Perikanan, Penyidik Polri dan Perwira TNI Angkatan Laut sesuai dengan amanat dalam Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam penyidikan tindak pidana perikanan tempat dan waktu terjadinya peristiwa pidana sangat mutlak diperlukan guna menentukan keberlakuan dari hukum pidana Indonesia, menentukan kewenangan kepolisian, kejaksaan dan pengadilan mana yang berhak memeriksa dan mengadili tindak pidana perikanan.
Tempat kejadian perkara dalam tindak pidana perikanan sangat berguna dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, terutama adalah sebagai tempat dimana dapat diketemukannya bukti-buti yang penting dalam mencari keterangan dan mengumpulkan barang bukti yang perlu diolah untuk membuat terang tindak pidana itu. Untuk dapat menggambarkan tempat kejadian perkara dalam tindak pidana perikanan tidaklah sama dengan tempat kejadian perkara di daratan. Tindak pidana perikanan merupakan tindak pidana yang terjadi di wilayah laut. Metode yang dipergunakan dalam tindak pidana perikanan adalah sketsa pengejaran dan penghentian kapal.