Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Di era modern yang berbasis teknologi ini. muncul kejahatan-kejahatan baru yang sangat meresahkan yaitu ciber crime, dan salah satunya adalah cyberporn. Kejahatan ini disebabkan karena minimnya kontrol terhadap peredaran cyberporn, baik oleh Pemerintah, aparat maupun menyedia jasa internet, kemudian mengakibatkan internet di Indonesia menjadi media non sensor yang online 24 jam dan dapat dikonsumsi oleh siapa pun, termasuk anak-anak dan remaja.
Oleh karena itu perlu adanya penelitian, pengkajian dan analisis mengenai kebijakan hukum pidana saat ini maupun kebijakan formulasi hukum pidana yang akan dating dalam rangka upaya penanggulangan dan pencegahannya. Dalam penelitian kebijakan formulasi ini digunakan metode penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif.
Pada dasarnya sudah ada kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan untuk penanggulangan cyberporn, Namun beberapa kebijakan hukum pidana ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Karena itulah perlu adanya upaya penanggulangan cyberporn. Kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang berkaitan dengan penanggulangan cyberporn, diantaranya adalah Konsep KUHP 2005. Namun beberapa kebijakan formulasi ini ternyata juga memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, menurut penulis kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan cyberporn hendaknya dirumuskan dengan memperhatikan karakteristik cyberporn sebagai kejahatan yang berbasis teknologi informasi (terjadi di dunia maya) dan bersifat transnasional. Di samping itu, kebijakan formulasi hukum pidana ini hendaknya berorientasi pada Konsep KUHP 2005, karena kebijakan formulasi hukum pidana yang akan datang dalam upaya penanggulangan cyberporn bagian dalam pembaharuan hukum pidana nasional. Dalam rangka memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan cyberporn, maka kebijakan integral harus ditempuh, yakni perpaduan antara sarana penal dan non penal.