Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi yuridis perluasan objek praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif Untuk menganalisis permasalahan digunakan teknik analisa Deskriptif Analitis dengan teknik pengumpulan dan analisis bahan hukumnya adalah Analisis Kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Lahirnya perluasan objek praperadilan dalam hal juga memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berimplikasi pada telah terpenuhi asas due process of law sekaligus penghormatan terhadap HAM. Hanya saja, tidak bisa dipungkiri bahwa implikasi dari putusan ini akan membawa dampak terhadap pelaksanaan hukum acara di Indonesia yaitu akan memperpanjang tahapan peradilan. Ini bisa bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah. Selain itu kualitas kinerja penyidik dalam menuntaskan persoalan-persoalan pidana bukannya semakin meningkat, tapi malah semakin menurun. Konsentrasi penyidik bisa terbagi karena sewaktu-waktu dapat digugat praperadilan, bahkan terhadap penyidikan yang baru berlangsung dua minggu serta menuntut antisipasi kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi gelombang permohonan praperadilan.