Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tindak pidana korupsi sudah bukan lagi masalah yang langka terjadi, bahkan dapat dikatakan tidak ada satupun Negara yang bebas dari korupsi termasuk di Indonesia. Dewasa ini tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada pejabat sipil saja namun juga oleh pejabat militer yang tergabung dalam instansi TNI. Sistem hukum yang dianut militer ini berbeda dengan sistem hukum sipil sehingga menimbulkan permasalahan apakah TNI dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian korupsi secara harafiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Upaya penanganan tindak pidana korupsi secara represif yang dilakukan oleh anggota TNI berhubungan dengan kewenangan mengadili dari lingkungan peradilan militer. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI merupakan kewenangan dari penyidik TNI dengan melakukan koordinasi dengan KPK. Hal ini dikarenakan KPK diberi kewenangan oleh undang-undang bahwa KPK berhak melakukan koordinasi bahkan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.