Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Tanah wakaf yang di setiap lingkungan terdapat tanah wakaf madrasah, mesjid, yayasan, dan perkuburan muslim, tanah wakaf tersebut tidak dimanfaatkan atau diproduktifkan secara optimal, yang mana terdapat tanah wakaf yang masih berupa tanah lapang, dan ada pula yang berupa tempat ibadah namun tidak dipergunakan oleh masyarakat secara maksimal sehingga bangunan tersebut tidak terurus dan menjadi terabaikan, oleh karena itu sangat diperlukan kebijakan nazhir untuk meningkatkan produktifitas atas tanah-tanah wakaf yang dikelolanya. Sehingga permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana tanggungjawab Nazhir terhadap tanah wakaf yang beralih fungsi.
Metode yang di pakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan bersifat analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum mengenai tanah wakaf yang beralih fungsi yang peralihannya tidak sesuai dengan akta ikrar wakaf sebelumnya pada dasarnya dalam peraturan perundang- undangan adalah tidak diperbolehkan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Perubahan atau peralihan ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan- alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, perundang-undangan tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan dan atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang. Beralihnya fungi tanah-tanah wakaf seperti dari lapangan ke mesjid oleh nazhir dilakukan dengan maksud untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat, secara hukum tidak mengurangi sedikitpun tanggung jawabnya sebagai nazhir sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang wakaf.