Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perlindungan hak-hak masyarakat di wilayah pantai, termasuk di dalamnya masyarakat
negeri Latuhalat merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang
bersumber dari pembuat kebijakan dan regulasi, yaitu pemerintah. Pasal 19 ayat (2) Undangundang
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata menyebutkan bahwa setiap orang dan/atau
masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk menjadi
pekerja/buruh, konsinyasi; dan/atau pengelolaan yang dipertegas pula dengan Bab V Perda
Propinsi Maluku Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dalam Pasal
8 menyebutkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan
perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi
manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah
secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku
dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu mengkaji dan menganalisis perlindungan terhadap
hak-hak masyarakat di wilayah pesisir atas pengelolaan pantai untuk kepentingan parawisatan di
Negeri Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sementara jenis penelitiannya yudiris
normatif, yaitu suatu penelitian untuk mengkaji bahan-bahan hukum, ketentuan-ketentuan
hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab
isu hukum yang dihadapi, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu dengan jalan
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang
diangkat dan bahan hukum yang diperoleh.
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan,
masyarakat Negeri Latuhalat seyogyanya dilibatkan dalam pengelolaan pantainya untuk
kepentingan parawisata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun demikian,
hingga saat ini masyarakat Negeri Latuhalat belum mendapatkan haknya secara optimal.