Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Dalam ketentuan pasal 37 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah disebutkan bahwa peralihian hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT/PPATS yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam prakteknya, selaku pejabat pembuat akta tanah tersebut masih melakukan pembuatan akta tidak memenuhi suatu syarat sahnya perjanjian yaitu tidak mencantumkan luas dan objek tanah. Untuk itu ingin diketahui bagaimana keabsahan suatu akta jual beli tanah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara.
Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan mengungkapkan keabsahan suatu akta yang dibuat oleh PPATS. Dengan jenis penelitian yuridis normatif, tipe penelitian yakni deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan acuan untuk melengkapi penulisan dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.
Dari hasil penelitian menunjukan, Bahwa ternyata dalam Kenyataan PPAT/PPATS masih ada yang membuat Akta Jual Beli tanah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sebagaimana yang penulis lampirkan dalam penulisan ini. Dengan demikian Akta Jual Beli tanah tersebut dapat dinyatakan keabsahanya tidak diakui karena tidak memenuhi syarat Materil dalam suatu perjanjian berdasarkan KUH-Perdata pasal 1320 pada item suatu hal tertentu (Objek) tidak jelas dalam hal Luas yaitu tidak dicantumkan panjang dan lebar pada objek jual beli dimaksud yaitu tanah tersebut.