Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Negara Indonesia memiliki dua bentuk geografis, keberadaan Negara
Indonesia sebagai Negara kepulauan merupakan karunia dari Tuhan, adanya posisi
Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut, maka secara otomatis
Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada di antara pulau yang
lazim disebut selat. Indonesia yang berada pada posisi yang di apit oleh dua samudera
tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka
sumber daya alam yang berlimpah, salah satu di antaranya adalah ikan yang sangat
berlimpah pula serta beraneka ragam jenisnya.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk
menganalisis permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang –
undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti dengan bersifat analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penyidik tindak pidana
perikanan terdiri atas tiga instansi yaitu PPNS, POLRI, dan TNI-AL. Ketiga instansi
tersebut, mempunyai aturan-aturan serta wewenang yang berbeda-beda dalam proses
penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, dalam proses penyidikan tindak pidana
perikanan sering terjadi pertentangan kewenangan antar instansi yang memiliki
kewenangan yang sama dan pada implementasinya kewenangan penyidikan tidak
sesuai dengan harapan, untuk mencegah terjadinya hal yang demikian diperlukan
koordinasi antar instansi terkait. Bentuk koordinasi yang dilakukan antara Penyidik
POLRI,PPNS dan TNI-AL dalam penyelesaian tindak pidana perikanan di laut yakni
hubungan kerja secara fungsional yang meliputi hubungan kerja di bidang
operasional dan hubungan kerja di bidang pembinaan.