Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pencurian ringan sebagai salah satu kejahatan yang diatur dalam KUHP yaitu terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang didalamnya mengandung unsur mengenai nilai barang objek perkara atau nilai barang yang dicuri yaitu dari Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) diubah menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Dalam pelaksanaanya Pasal 364 KUHP sangat sulit diterapkan terhadap pencurian yang nilai objek perkara sangat kecil karena tidak relevan lagi dengan zaman sehingga terhadap perkara tersebut diterapkan Pasal 362 KUHP, konsekunesinya diterapkannya hukum acara biasa sehingga proses penanganannya sangat memakan waktu yang lama, namun dengan diterbitkannya PERMA No 2 Tahun 2012 telah menetapkan batasan nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana : Bagaimana penyesuain batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian dalam PERMA No 2 Tahun 2012? Metode Penulisan yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif.
Hasil dan penelitian menunjukan bahwa pengaturan penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap perkara tindak pidana pencurian dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan terhadap tindak pidana pencurian dengan objek barang yang dicuri tidak melebihi nilai Rp.2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dapat diterapkannya pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, sehingga dalam penerapannya HUHP dapat disesuaikan dengan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 sehingga dalam penerapan hukumnya dapat menjamin adanya keadilan hukum, dengan demikian penerapan hukumnya berimplikasi terhadap dilakukannya pemeriksaan acara cepat dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang bersifat ringan sehingga pada akhirnya akan terwujudnya asas kemanfaatan hukum.