Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Upaya penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan suatu upaya yang bertujuan
melindungi dan untuk menciptakan rasa keadilan bagi seluru rakyat Indonesia. Penegakan
hukum pidana akan mencapai puncaknya apabila semua peraturan / perundang- undangan
sejalan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai bangsa yang terdiri dari
aspek kemajemukan, hukum merupakan salah satu alternative yang hidup dan menyatu
dalam masyarakat baik local maupun secara keseluruan dalam lingkup Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Tujuan adanya suatu peraturan adalah untuk melindungi kepentingan
dan ketertiban serta menjamin keutuhan dan keseimbangan dalam masyarakat. keberagaman
merupakan kekayaan yang berharga bagi suatu negara. Keberagaman tidak hanya terdapat
pada rasial dan keyakinan namun juga terdapat pada budaya diantaranya hukum Kebiasaan
atau lebih dikenal dengan Hukum adat. Hukum adat memiliki peran penting dalam menjaga
keseimbangan dalam komunitas masyarakat adat. Sama halnya dengan hukum pidana
hukum adat juga memiliki peran yang penting untuk itulah eksisitensinya tetap
dipertahankan sebagai kaida / normatif yang hidup dalam masyrakat hukum adat itu sendiri.
Yang perlu dilakukan adalah menjaga agar keharmonisan antara hukum pidana positif tetap
seimbang dengan kaida / normatif yang hidup dalam masyarakat. Permasalaan yang
diangkat adalah bagaimanaka eksistensi hukum adat pidana Ayamaru kampung Waigo
Sorong Selatan Provinsi Papua Barat dalam hukum positif ?
Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis sosiologis. tipe penelitian Deskritif
Analitis. Bahan hukum yang dipakai yaitu Bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan analisa Deskritif.
Hukum adat pidana Ayamaru Kampung Waigo Sorong Selatan Provinsi Papua Barat
memiliki mekanisme penyelesaian yang bertitik berat pada pertanggungjawaban pidana
tanpa memandang perbedaan dan persamaan dengan kata lain lebih fokus pada rasa keadilan
dan kepuasan dari pihak korban dengan konsukwensinya denda adat sebagai alternatif utama
dalam menyelesaikan perkara pidana dan mengembalikan keadaan seperti sediakala. Tindak
pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat ditanggung kelompoknya, atau dalam tatanan
masyrakat adat Ayamaru dikenal dengan istila “isti”.