Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 memberikan pembedaan perlakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak dan kewajiban anak, khususnya anak sebagai tersangka dalam proses peradilan pidana, yaitu meliputi seluruh prosedur acara pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana. Hal ini memunculkan permasalahan : “Bagaimana pemeriksaan perkara pidana anak pada tahapan penyidikan menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penlitian bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan acuan untuk melengkapi penulisan dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil pembahasan Pemeriksaan perkara pidana anak pada tahapan penyidikan menurut Undang-Undang nor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dimulai dengan membuat laporan mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya dengan cara wawancara secara sabar dan halus. Pada saat melakukan penyidikan para penyidik harus menjauhkan tindakan kekerasan atau penyiksaan serta tindakan-tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan. Dalam Pasal 18 penyidikan terhadap anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan menurut Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing