Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Hampir dua pertiga bagian dari permukaan bumi merupakan wilayah yang tertutupi oleh air, baik berupa samudera, laut, danau maupun sungai, sedangkan wilayah daratan hanyalah sepertiga bagian dari planet ini. Indonesia merupakan wilayah yang dua pertiganya didominasi oleh laut. Potensi laut Indonesia sangatlah besar dengan kekayaan hayati, non hayati dan jasa-jasa lingkungan. Olehnya pengelolaan sumber daya alam dilautan harus dapat dikelola secara integrative dengan pendekatan penilaian secara menyeluruh setiap aspek, sehingga akan mencapai tujuan kesejahtraan bagi masyarakat. Jika demikian halnya maka aspek yuridis merupakan dasar dalam penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup tercakup sumber daya alam dilaut. Raja ampat merupakan sebuah wilayah yang memiliki kekayaan sumber alam hayati dan jasa-jasa lingkungan yang sangat menarik wisatawan dengan potensi wisata baharinya. Fakta mengejutkan ternyata harus dihadapi ketika terumbu karang .pada wilayah tersebut mengalami kerusakan akibat tabrakan dan kandasnya kapal MV Caledonia Sky. Luas kerusakan terumbu karang tersebut mencapai 1.600 meter persegi. Areal yang rusak ini masuk kedalam zona inti kawasan konservasi perairan diSelat Dampier yang memiliki keragaman koral yang tinggi dan menjadi areal ketahanan pangan bagi wilayah Raja Ampat. Fakta ini yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan tentang pengelolaan wisata bahari serta implikasinya terhadap kualitas lingkungan laut di Kepulauan Raja Ampat Pasca Kasus MV Caledonia Sky?
Metode penilitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode penilitian Hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder serta analisa yang dilakukan merupakan analisa kualitatif, setelah keseluruhan bahan hukum dikumpulkan, di pilah dan di uraikan sesuai dengan permasalahan serta menganalisanya untuk memperoleh jawaban penilitian.
Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, diperoleh penjelasan bahwa pengelolaan wisata bahari di Raja Ampat belum sinkron antara berbagai stakeholders yang bertanggung jawab dalam pengelolaan tersebut. Masih ditemukan adanya tumpang tindi kewenangan antara berbagai stakeholder ditambah belum dilibatkannya peran serta masyarakat. Padahal setiap pengelolaan sumber-sumber daya alam semestinya bertujuan untuk kesejahtraan masyarakat dan keberlanjutan fungsi lingkungan. Selain itu ditemukan juga bahwa implikasi dari adanya kasus tabrakan dan kandasnya kapal pesiar MV Caledonia Sky di wilayah terumbu karang Raja Ampat, ternyata berakibat terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup berupa hilang dan rusaknya terumbu karang yang diikuti dengan hilangnya tempat memijahikan dan biota-biota lautan lainnya. Padahal wilayah ini merupakan wilayah dengan
keragaman koral yang sangat tinggi dan merupakan wilayah konservasi. Implikasi hukum yang akibat dari tabrakan dan kandasnya kapal pesiar MV Caledonia Sky. Mereka baik itu pemilik kapal atau perusahan kapal tersebut bersama kapten kapal dapat diminta pertanggung jawaban. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.