Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BPD pada hakikatnya adalah apirasi dari masyarakat, Demokrasi memberikan ruang gerak untuk masyarakat berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintah. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam membuat kebijakan dan menyalurkan aspirasi melalui BPD, jadi dalam membuat segala keputusan, progam Desa harus melihat kebutuhan masyarakat sehingga mereka merasa ikut memiliki. Nilai control dalam diri BPD juga Nampak pada fungsi pengawasan yang dimilikinya upaya pengawasan dimaksudkan untuk lebih transparan dan mengurangi penyelewenagn dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berfungsi menetapkan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga Desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan public Desa serta menjadi alat control bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkat Desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai mitra KepalaDesa, berperan aktif dalam membangun Desa bersama kepala Desa dan masyarakat.