Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana bagai masyarakat untuk
mencari keadialan atas tindakan pejabat pemerintah, kewenangan ini
sejalan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik, untuk menuju
sistem pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan asas negara
hukum. Penulisan ini menyangkut tentang kewenangan bagi Peradilan
Tata Usaha Negara untuk menguji dan memutuskan sutu tindakan
pemerintah nyata yang depat merugikan badan hukum perdata berdasarkan
pasal 87 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi
pemerintahan, yang semula tidak di beri kewenangan bagi Peradilan Tata
Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanya.
Penelitian ini merupakan penelitianyuridis normatif, dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundangan-undangan, pendekatan konsep dan
pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis
bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan mengumpul bahan
hukum dan bahan hukum penunjang lainya, kemudian diidentifikasi dan
dikaji serta disimpulkan untuk selanjutnya, dideskripsikan secara
sistematis