SKRIPSI HTN/HAN

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Faktual Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

---

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana bagai masyarakat untuk
mencari keadialan atas tindakan pejabat pemerintah, kewenangan ini
sejalan dengan terselenggaranya pemerintahan yang baik, untuk menuju
sistem pemerintahan yang baik dan bersih sesuai dengan asas negara
hukum. Penulisan ini menyangkut tentang kewenangan bagi Peradilan
Tata Usaha Negara untuk menguji dan memutuskan sutu tindakan
pemerintah nyata yang depat merugikan badan hukum perdata berdasarkan
pasal 87 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi
pemerintahan, yang semula tidak di beri kewenangan bagi Peradilan Tata
Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikanya.
Penelitian ini merupakan penelitianyuridis normatif, dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundangan-undangan, pendekatan konsep dan
pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian
ini berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Analisis
bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan mengumpul bahan
hukum dan bahan hukum penunjang lainya, kemudian diidentifikasi dan
dikaji serta disimpulkan untuk selanjutnya, dideskripsikan secara
sistematis

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.364 UMA k

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.364

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Peradilan Tata Usaha Negara
Kewenangan
Tindakan Faktual

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar