Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Keterbatasan sarana angkutan umum bagi sebagian besar masyarakat menjadi salah satu permasalahan utama pada bidang transportasi.Ojek hadir sebagai salah satu alternative angkutan umum yang bisa di gunakan oleh masyarakat.Pelayanan ojek juga memiliki keunggulan dan keunikan sendiri, mengingat ojek bisa member layanan door to door, mudah menjangkau lokasi sulit seperti lorong lorong dan jalan sempit, atau mampu melewati kemacetan.Namun ojek merupakan angkutan umum informal di mana ojek tidak di atur dalam undang undang sehingga keberadaan ojek di anggap illegal meskipun keberadaan ojek sendiri bisa dikatakan sangat di butuhkan oleh masyarakat.Karena itu, perlu adanya aturan mengenai ojek di dalam undang undang agar dapat beroperasi secara illegal.Penelitian dilakukan untuk melihat dan memaparkan tentang penataan ojek sebagai angkutan umum sehingga tidak dikatakan sebagai angkutan umum illegal.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya di analitis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukan ojek layak untuk di masukkan ke dalam undang undang adalah sebgai mana tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Menyebutkan Bahwa Materi Muatan Yang Harus Diatur Dengan Undang Yang Berisi Pemenuhan Kebutuhan Hukum Dalam Masyarakat.