Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahguna narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Hal inilah yang memunculkan permasalahan : Bagaimana menentukan pasal sangkaan dalam undang-undang narkotika apabila fakta temuan belum jelas
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum dan infomasi penunjang kemudian diidentifikasikan selanjutnya disistematisasi untuk dilakukan penafsiran dan diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan.
Berdasarkan hasil penelitiandalam penanganan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini merupakan kasus yang cukup sulit diungkapkan, karena korban tindak pidana narkotika adalah pelaku sendiri. Sehingga dalam hal penetapan atau penentuan pasal-pasal yang dituduhkan kepda tersangka sebagai rangkaian kegiatan penyidikan kasus tindak pidana narkotika kadang-kadang masih dianggap kabur dan kurang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan tersangka. Untuk mencapai proses kegiatan penyidikan tersebut dilakukan pemantapan melalui gelar perkara dan untuk pelaksanaannya dikeluarkan petunjuk pelaksanaan yang mengatur prosedur gelar perkara. Gelar perkara yang dilaksanakan meliputi perkara-perkara yang masih memerlukan pendalaman apakah perkara-perkara tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.