Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penegakan hukum dan Penggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya, ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Sehingga memunculkan permasalahan : Bagaimana Peran Direktorat Reserse Narkoba Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Polda Maluku)”.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara diskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran Direktorat Deserse Narkotika dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika sudah dilakukan tetapi belum dapat terlaksana dengan baik dan maksimal dalam rangka upaya penanggulangan tindak pidana narkotika. Peran yang dilakukan melalui upaya- upaya penggulangan tindak pidana narkotika melalui upaya non penal dan upaya penal. Upya non penal dilakukuan melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba atas penyalahgunaannya. Upaya penal melalui penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.