Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Salah satu kewajiban warga Negara berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 adalah turut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 27 ayat(3)) dan ikut serta dalam usaha bela Negara (Pasal 30 ayat (1)). Berkaitan dengan kewajiban bela Negara dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara inilah, maka pemerintah mencoba mengakomodir warga Negara dalam suatu wadah Wajib Militer. Namun, belum ada UU yang secara eksplisit mengatur dan menegaskan bahwa Wajib Militer merupakan sebuah kewajiban warga Negara yang harus dilaksanakan bahkan UUD NRI Tahun 1945 tidak menyebutkan mengenai Wajib Militer. Muncul pertanyaan, apakah Wajib Militer dapat dikategorikan sebagai kewajiban warga Negara dan apa akibat hukum apabila kewajiban warga Negara dalam upaya Wajib Militer tidak dilaksanakan? Maka diperlukan sebuah pengkajian dan penganalisian mengenai Wajib Militer sebagai kategori kewajiban warga Negara dan akibat hukum bila kewajiban warga Negara dalam upaya Wajib Militer tidak dilaksanakan, sehingga akan melahirkan sebuah pemikiran yang ilmiah dan inovatif dan dapat menjadi referensi bagi semua orang dalam memahami Wajib Militer sebagai kewajiban warga Negara.
Kerangka pemikiran berkaitan dengan konsep Negara, konsep pertahanan Negara dan konsep Wajib Militer. Metode penelitian yang digunakan menggunakan tipe penelitian hukum Yuridis dengan pengolahan dan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara dipelajari, ditafsir dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif.
Hasil penelitian yang didapat dari pembahasan persoalan yang dihadapi memperlihatkan bahwa Wajib Militer dapat dikategorikan sebagai kewajiban warga Negara karena berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) dan berdasarkan pemahaman kewajiban konstitusional warga Negara dan kewajiban asasi manusia. Akibat hukum yang diperoleh adalah sanksi pidana yang diatur dalam RUU tentang Komponen Cadangan.