SKRIPSI HTN/HAN

Pengawasan Kepolisian Terhadap Pengelolaan Dana Desa

---

Keterlibatan pihak kepolisian untuk mengawasi pengelolaan dana desa hanya berdasarkan pada Memory of Understanding (MoU) yang secara keabsahan dasar legalitas yang lemah. Sebab MoU bukan salah satu rujukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No.12/2011.
Keterlibatan pihak Kepolisian telah bertentangan dengan dengan PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khusunya Pasal 19,22 dan 25. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa telah melibatkan beberapa pihak lainnya, antara lain BPD, KPK, Kejaksaan Agung, BPK dan BPKP, Inspektorat Kabupaten/Kota.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.297 TUA p

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.297

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pengawasan Kepolisian
Anggaran
Dana Desa

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar