Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Keterlibatan pihak kepolisian untuk mengawasi pengelolaan dana desa hanya berdasarkan pada Memory of Understanding (MoU) yang secara keabsahan dasar legalitas yang lemah. Sebab MoU bukan salah satu rujukan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No.12/2011.
Keterlibatan pihak Kepolisian telah bertentangan dengan dengan PP No.12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khusunya Pasal 19,22 dan 25. Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa telah melibatkan beberapa pihak lainnya, antara lain BPD, KPK, Kejaksaan Agung, BPK dan BPKP, Inspektorat Kabupaten/Kota.