Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title
Penanda Bagikan

SKRIPSI HTN/HAN

Status Hukum Dusun Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Retzy Y de Kock - Nama Orang;

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Apakah kesatuan masyarakat hukum Adat dalam status sebagai Dusun dapat di tetapkan menjadi Desa adat menurut Uundang-Undang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang - undangan dan pendekatan konsepsual.
Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Dusun Airlouw dan Dusun Erie merupakan suatu Negeri adat yang berada dalam wilayah petuanan Negeri Nusaniwe, Penetapan status, kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat di dalam peraturan daerah hanya bersifat legitimasi aturan atau pengakuan substansi “Negeri” sebagai kesatuan masyarakat hukum adat guna menjamin kepastian hukum dan keadilan, dan bukan menyangkut wilayah dan hak-hak adat yang melekat di dalamnya namun Dusun Airlouw dan Dusun Erie tidak memenuhi syarat-sayarat suatu Negeri disebut Negeri adat antara lain : Memiliki wilayah petuanan, Memiliki rumah adat/ Baileo, Memiliki symbol-simbol adat seperti batu pamali, Memiliki struktur pemerintahan adat, Mempunyai hubungan religious magis dengan tanah dan lingkungan , Mempunyai bahasa adat karena Dusun Airlouw dan Dusun Erie merupakan bagian adat dari Negeri Nusaniwe, Dengan demikian kajian hukum mengenai syarat-syarat Desa adat yang dijelaskan diatas, maka Dusun Airlouw dan Dusun Erie tidak mempunyai hak untuk di mekarkan menjadi suatu Desa adat oleh Pemerintah Kota Ambon. Kajian hukum mengenai syarat-syarat Negeri adat yang dijelaskan diatas, maka Dusun Airlouw dan Dusun Erie tidak mempunyai hak untuk di mekarkan menjadi Negeri adat oleh Kota Ambon, karena kedua dusun tersebut secara hukum adat masih tunduk dan patuh pada Negeri induk yaitu Negeri Nusaniwe yang merupakan Negeri tertua.


Ketersediaan
#
Perpus. Fak. Hukum (1 CD Skripsi Pemerintahan) SH.295 KOC s
SH.295 KOC s2
Tersedia
#
Perpus. Fak. Hukum (3 Skripsi Pemerintahan) SH.295 KOC s
SH.295 KOC s1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
SH.295 KOC s
Penerbit
Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
SH.295
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Status Hukum Dusun
Negeri
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
  • Cover
  • Abstrak
  • BAB I
  • BAB II
  • BAB III
  • BAB IV
  • Daftar Pustaka
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?