Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui Apakah kesatuan masyarakat hukum Adat dalam status sebagai Dusun dapat di tetapkan menjadi Desa adat menurut Uundang-Undang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif Empiris, dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang - undangan dan pendekatan konsepsual.
Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa Dusun Airlouw dan Dusun Erie merupakan suatu Negeri adat yang berada dalam wilayah petuanan Negeri Nusaniwe, Penetapan status, kedudukan dan eksistensi masyarakat hukum adat di dalam peraturan daerah hanya bersifat legitimasi aturan atau pengakuan substansi “Negeri” sebagai kesatuan masyarakat hukum adat guna menjamin kepastian hukum dan keadilan, dan bukan menyangkut wilayah dan hak-hak adat yang melekat di dalamnya namun Dusun Airlouw dan Dusun Erie tidak memenuhi syarat-sayarat suatu Negeri disebut Negeri adat antara lain : Memiliki wilayah petuanan, Memiliki rumah adat/ Baileo, Memiliki symbol-simbol adat seperti batu pamali, Memiliki struktur pemerintahan adat, Mempunyai hubungan religious magis dengan tanah dan lingkungan , Mempunyai bahasa adat karena Dusun Airlouw dan Dusun Erie merupakan bagian adat dari Negeri Nusaniwe, Dengan demikian kajian hukum mengenai syarat-syarat Desa adat yang dijelaskan diatas, maka Dusun Airlouw dan Dusun Erie tidak mempunyai hak untuk di mekarkan menjadi suatu Desa adat oleh Pemerintah Kota Ambon. Kajian hukum mengenai syarat-syarat Negeri adat yang dijelaskan diatas, maka Dusun Airlouw dan Dusun Erie tidak mempunyai hak untuk di mekarkan menjadi Negeri adat oleh Kota Ambon, karena kedua dusun tersebut secara hukum adat masih tunduk dan patuh pada Negeri induk yaitu Negeri Nusaniwe yang merupakan Negeri tertua.