Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Keimigrasian adalah hal ihwal pengaturan lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah
Republik Indonesia dan pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Dengan
demikian maka menurut Undang – Undang Keimigrasian terhadap hal tersebut diatas adalah
terdapat dua unsur pengetahuan yang penting, yakni : pengaturan tentang berbagai hal mengenai
lalu lintas orang asing dalam hal ini orang yang bukan warga negara Indonesia atau WNI baik
masuk, keluar, tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia serta pengaturan
tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di dalam Wilayah Republik Indonesia.
Berdasarkan inilah, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah
“Bagaimanakah Pengaturan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
terhadap Orang Asing yang berada di Indonesia”.
Penulisan ilmiah yang dilakukan menggunakan metode penelitian, dengan tipe penelitian
yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang -
undang, sumber bahan hukum primer, sukender dan tersier dan teknik pengumpulan dan
pengelolahan bahan hukum menggunakan studi pustaka dengan mencari dan mengkaji buku –
buku yang terkait dengan pemecahan masalah dalam penulisan ini.
Orang asing yang masuk secara illegal ke dalam wilayah Negara Indonesia adalah orang
asing yang masuk tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dan tanpa disertai dengan
dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, ini yang menjadi beban pembangunan bagi
pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal demikian dapat di lihat dan dikaji dalam
Undang – Undang Keimigrasian dengan melihat pengaturan terhadap pengawasan orang asing
dan pemberlakuan sanksi terhadap kejahatan keimigrasian yang dilakukan. Keimigrasian dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya harus lebih tegas dalam menangani serta memberikan
sanksi kepada orang asing yang melakukan pelanggaran dan kejahatan keimigrasian yang sesuai
dengan Undang – Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, agar tidak menjadi penilaian
bagi orang asing bahwa kelemahan dari pada kurangnya penegasan dalam memberikan sanksi
kepada seseorang yang melakukan kejahatan keimigrasian.