Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Maraknya Praktik illegal fishing yang terjadi di Indonesia, membuat Pemerintah mengambil tindakan yang tegas dalam menegakkan hukumnya. Namun tindakan yang diambil di Indonesia masih belum memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana illegal fishing. Hal ini disebabkan masih banyak kendala yang terjadi dalam menanggulangi kejahatan dimaksud. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan : mengkaji dan menjelaskan penyebab mengapa proses penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing menjadi terhambat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telah memberikan landasan hukum yang kuat yang kemudian dibarengi dengan pengawasan yang begitu tegas seperti menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menahan, serta penanganan pelanggaran atau tindak pidana yang diatur dalam hukum acaranya dapat memberikan perlindungan hukum di sektor perikanan bagi yang membutuhkannya. Namun dalam proses pelaksanaannya, mengalami hambatan. Dan sebagai penyebabnya ada beberapa kendala yaitu lemahnya substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, budaya masyarakat, serta dalam proses hukum antara lain pada proses penyidikan dan penuntutan.
Terkait dengan pelaku tindak pidana illegal fishing; “korporasi”, substansi hukum belum memungkinkan untuk menjerat dan memberi sanksi terhadap korporasi. Selain itu aparat penegak hukum yang belum memenuhi baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas profesionalitas, fasilitas dan sarana yang belum memadai serta belum adanya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan illegal fishing sehigga kontribusi hukum di Indonesia belum memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana illegal fishing “korporasi” secara nasional maupun internasional sekalipun disertai dengan kebijakan-kebijakan oleh Kementrian secara tegas.