Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penulisan ini berkaitan dengan pelaksanaan urusan wajib di
bidang perhubungan laut yang tidak efektif di laksanakan sebagai
salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah tingkat
kabupaten/kota. Sehingga berpotensi melahirkan lambatnnya
pembangunan di daerah baik terhadap infrastruktur maupun
kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan,
kesehatan, sumber daya manusia dan sumber daya alam serta
kehidupan ekonomi masyarakat.
Penulisan ini di buat dengan tipe penelitian yuridis
normative,sehingga sumber bahan hukum untuk di analisis adalah
bahann hukum pprimer maupun sekunder dengan menggunakan
pendekatan utama adalah peraturan perundang-undangan (statue
approach).
Namun urusan wajib di bidang perhubungan tersebut belum
sepenuhnya terlaksana dengan baik,maka untuk itu kerja sama
antara pemmerintah dan pihak swasta di bidang perhubungan yan
di lakukan dengan pemberian isin usaha kepada pihak swasta oleh
pemerintah daerah Maluku Barat Daya.Sehingga adanya kerjasama
antara pemerintah dan pihak swasta di bidang perhubungan laut
dalam meningkatkan ketersediaan sarana transportasi kapal
laut.Untuk itu pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan urusan
pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.