Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai relevansi penyitaan barangbarang
Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam konteks operasi
yustisial. Pelaksanaan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan
keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, tentunya
tidak semudah untuk membalik telapak tangan. Terlebih lagi dalam melaksanakan
kewenangan ini Satpol PP dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non
yustisial. Aparat Satpol PP harus menghadapi berbagai kendala ketika harus
berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam
memperjuangkan kehidupannya yang pada akhirnya sampai pada munculnya konflik
dalam hal ini adalah bentrokan yang sering terjadi. Menghadapi situasi ini Satpol PP
harus dituntut dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan
paradigma Satpol PP yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat
menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas
dalam bertindak demi tegaknya Perda dan peraturan kepala daerah. Oleh karena iti,
skripsi ini hadir guna mengkaji rumusan masalah yakni, apakah penyitaan barang
Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikualifikasi sebagai
bagian dari prosedur penyidikan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat “yuridis
normative”. Dengan menggunakan tipe penelitian “deskriptif-analitis”, sumber
bahan hukum primer, sekunder, tersier sebagai bahan acuan untuk melengkapi
penulisan dan selanjutnya dianalisis dengan metode yang bersifat analisis kuantitatif.
Hasil dan pembahasan yang ditemukan dalam skripsi ini, yaitu penyitaan
adalah bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh Penegak hukum untuk
kepentingan pemiriksaan suatu tindak pidana pada satu sisi, dan pada sisi yang lain
berbarengan dengan tindakan itu dilakukan perlindungan terhadap barang yang disita
tersebut, akan tetapi penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP, dari pendekatan
hukum, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan penyitaan yang
dilakukan oleh penegak hukum, seperti diinginkan oleh KUHAP, akan tetapi demi
untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, maka PKL juga harus ditertibkan,
sehingga dibutuhkan adanya tindakan dari Satpol PP, guna melakukan penyitaan
terhadap barang-barang PKL, olehnya itu sangat diperlukan sarana penunjang, yaitu
aturan untuk mendukung tugas-tugas Satpol PP guna penertiban PKL yang sering
melanggar aturan.