Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Sejalan dengan perkembangan teknologi, fakta membuktikan bahwa ada teknologi yang mampu melakukan pengrusakan atas ponsel-ponsel bundling sehingga ponsel-ponsel tersebut menjadi bebas digunakan pada berbagai macam kartu dari operator lain yang bukan ditetapkan oleh pihak yang menjual secara bundling. Dalam prespektif hak cipta, ide dasar hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar dan dibaca. Untuk itu perlu pembahasan lebih lanjut mengenai “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Locking Sistem pada ponsel bundling sebagai kekayaan intelektual dan perangkat telekomunikasi terhadap perbuatan unlocking”. Permasalahan pada penelitian ini yaitu: “Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak locking sistem pada ponsel bundling sebagai perangkat telekomunikasi dari tindakan unlocking sistem?”
Metode yang dipakai dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan bahan hukum yang digunakan adalah bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dianalisa secara deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bentuk perlindungan hukum yang diperlukan bagi pemegang hak locking sistem adalah a) Preventif : adanya suatu program pelindung atau alat pendeteksi dini yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi terkait dengan jaringan telekomunikasi. b) Represif : melalui jalur Ligitasi yakni berdasarkan Undang-undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, secara perdata dan secara pidana.