SKRIPSI HTN/HAN

Rangkap Jabatan Pejabat Publik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

---

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas
Permasalahan yaitu normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji
Penerapan Kaedah-kaedah atau norma-norma dalam Hukum Positif.
Rangkap jabatan merupakan permasalahan yang terjadi dalam
penyelengaraan pemerintahan di Indonesia saat ini dari tahun ke tahun semakin
meningkat, tindakan tersebut terjadi pada lingkungan birokrasi mulai dari tingkat
pusat sampai pada daerah, dari tingkatan organisasi pemerintahan yang paling
tinggi hingga pada tingkatan yang paling rendah. Rangkap jabatan oleh sejumlah
pejabat publik merupakan pelanggaran terhadap sejumlah peraturan perundangundangan
yang merupakan hukum positif dan sampai sekarang masih berlaku
namun tidak ada tindakan yang tegas oleh Pemerintah terhadap pejabat publik yang
merangkap jabatan sebagai upaya yang mencerminkan idealnya kekuasaan hukum.
Rangkap jabatan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang biasa dalam
penyelenggaraan pemerintahan karena dapat berakibat ketidak efektifnya suatu
organ pemerintah, melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan Asas-asas
Hukum Pemerintaha yang Baik (AAUPB), merusak sendi-sendi pemerintahan yang
selama ini ditata, Serta potensi besar terjadinya konflik kepentingan yang akan
mendorong pada tindak pidana korupsi oleh sebab itu Pejabat Publik dalam
melaksanakan fungsinnya harus taat terhadap norma-norma hukum yang berlaku,

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.287 MAS r

Penerbit

Ambon : Fakultas Hukum Unpatti., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

SH.287

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Rangkap Jabatan
Pejabat Publik
Pemerintah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar